Janji Jokowi Soal Reforma Agraria ~ Efektif Atau Tidak?

Belakangan pemerintah gencar sekali membagi-bagikan sertifikat tanah kepada masyarakat. Bahkan tak tanggung-tanggung, pemerintah era Jokowi ini berencana membagikan lahan dengan luas hampir mencapai 30 juta hektare.

Dilansir dari situs Detik.com (14/3/2017) lalu, pembagian sertifikat tanah ini merupakan bagian dari reformasi agraria. Saat itu, pemerintah mengatakan sudah menyiapkan 12,7 juta hektare untuk dibagikan.

jokowi

Makanya tidak heran kalau belakangan setiap presiden berkunjung ke daerah-daerah tertentu, agenda bagi sertifikat tanah selalu dilakukan. Nah, sebenarnya kenapa pemerintah melakukan hal ini? Dan apa tujuan panjangnya bagi masyarakat?

Realisasi Janji Jokowi dalam Kampanye Capres 2014

Semasa kampanye, Jokowi sempat merencanakan program sertifikasi tanah pertanian untuk 4,5 juta KK. Program ini juga ditambah dengan pembukaan lahan 3 juta hektare sawah, 1 juta lahan pertanian di luar Jawa dan 24 bendungan.

Tak lain dan tidak bukan, keinginan ini diiringi visi misi agar petani menjadi lebih sejahtera.

Petani Banyak yang Tidak Mempunyai Lahan

Ada banyak sekali masyarakat yang berprofesi sebagai petani tidak memiliki sertifikat tanah. Ini sangat disayangkan sekali mengingat para petani ini adalah pusat ketahanan sebuah negara. Kebanyakan mereka hanya bekerja sebagai buruh tani sehingga sudah pasti tidak memiliki penghasilan yang cukup dan hanya bergantung pada tawaran kerja dari orang lain.

jokowi 2

Dengan pemberian sertifikat tanah ini, diharapkan para petani ini lebih produktif dan mampu mengentaskan kemiskinan.

Memberikan Status Hukum

Kesadaran tentang sengketa tanah membuat pemerintah harus memberikan fasilitas untuk masyarakat dengan cara memberikan legalitas hukum. Jalannya adalah dengan legalisasi tanah melalui sertifikat supaya masyarakat merasa aman dan punya jaminan resmi akan tanah yang diduduki.

Investasi Bernilai Hukum

Pembagian sertifikat tanah ini juga bertujuan untuk memberikan peluang investasi yang bernilai hukum. Masyarakat diharapkan bisa lebih produktif dalam pencairan modal. Selama ini para petani kerap kesulitan mendapatkan modal cukup karena mereka tidak punya jaminan. Dengan pemberian sertifikat ini diharapkan perolehan modal usaha jadi lebih mudah.

Lika-Liku Jokowi dalam Reforma Agraria

jokowi 3

 

Rupanya pembagian sertifikat tanah yang dijalankan Presiden Jokowi ini menuai kritik keras. Salah satunya dari Waketum PAN, Hanafi Rais yang mengatakan reforma Agraria ini palsu. Ia branggapan kalau reforma agraria ini hanyalah redistribusi lahan.

Namun demikian, Muhammad Ikhsan dari Dirjen Penataan Agraria Kementrian ATS/BPN menangkis hal ini dan menjelaskan sedikit tentang program reforma Agraria ini.

Menurutnya, redistribusi lahan adalah menertibkan tanah yang terlantar dan sudah habis masa berlakunya supaya ditertibkan dan dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya. Nah tanah-tanah ini meliputi tanah terlantar, Hak Pakai, Hak Pengelolaan, Hak Guna Bangunan dan Hak Guna Usaha yang tidak dimanfaatkan dicabut hak izinnya dan diberikan untuk kepentingan masyarakat.

Misalnya bila ada sebuah badan usaha yang punya ijin usaha atau HGU sebesar 1.000 hektare dan mereka hanya memanfaatkannya 500 hektare saja. Maka 500 hektare sisanya akan dicabut hak izinnya. Nah, tanah ini kemudian di data dan diberi sertifikat lalu dibagikan pada masyarakat agar tidak menimbulkan sengketa.

Kesimpulan:

Mengesampingkan kontroversi yang beredar, penataan lahan ini seharusnya menjadi hal yang menguntungkan bagi masyarakat. Terutama petani yang masih belum memiliki tanah dan selama ini hanya bergantung sebagai buruh. Minimal mereka punya akses untuk mendapatkan modal yang lebih besar karena sekarang sudah punya jaminan.

Menjadi Seorang Pengguna Narkoba Lebih Di Gandrungi Oleh Para Artis Tanah Air

Narkoba merupakan sebuah kependekan dari narkotika dan obat berbahaya. Narkoba sendiri memiliki zat yang cukup berbahaya bagi setiap pemakainya, dimana zat tersebut membuat seseorang merasa kecanduan dan selalu ingin terus mengkonsumsinya.

Narkotika sendiri merupakan sebuah obat yang sering digunakan untuk mengobati penyakit tertentu dengan pengawasan dari dokter. Namun narkoba menjadi sangat berbahaya, apabila digunakan diluar dosis yang telah ditentukan.

NARKOBA 147

 

Narkoba sering digunakan oleh para tenaga medis  untuk meredakan rasa nyeri dan menjadi obat bagi para pasien penyakit terntentu, akan tetapi selain itu juga dapat menyebabkan beberapa efek samping seperti perubahan kesadaran dan bahkan penurunan kesadaran.

Selain itu, efek samping yang sering terjadi pada para pengguna narkoba adalah adanya halusinasi, dimana seseorang yang menggunakan narkoba akan berhalusinai seolah-olah melihat sesuatu yang tidak benar adanya.

Bahaya Narkoba Bagi Tubuh Manusia 

Jika seseorang telah lama mengalami kecanduan narkoba, maka semakin lama organ tubuhnya akan mulai rusak. Apalagi jika orang tersebut telah mengalami over dosis yang dapat menyebabkan kematian.

Narkoba menjadi sebuah musuh terberat bagi setiap elemen masyarakat, terutama generasi muda. Akan tetapi dengan perkembangan zaman yang kian pesat, menjadikan seseorang lebih mudah terkena narkoba.

narkoba digandrungi artis

 

Tak hanya masyarakat biasa saja yang kini terjerat narkoba, namun tak sedikit artis dan aktor tanah air yang harus merasakan penatnya hotel prodeo akibat mengkonsumi narkoba sebut saja artis fachri albar, jennifer dunn, rizal djibran, hingga Roro Fitria yang baru-baru ini tersandung kasus narkoba sehingga menyebabkan dirinya menjalani proses hukum di dalam penjara.

Artikel ini dipersembahkan atas kerjasama dengan situs judi bola terbaik di Indonesia : http://www.mahabet.org

Faktor Pendorong Penggunaan Narkoba

Dengan maraknya seminar anti narkoba yang dilakukan, tak menjamin seseorang untuk bisa menjauhi narkoba. Hal itu tentu sangat menyedihkan, jika mengingat para generasi bangsa yang mulai kecanduan dengan obat-obatan terlarang ini.

Faktor lingkungan serta pertemanan menjadi sebuah hal yang cukup penting dalam penggunaan narkoba. Sebagai contoh anak-anak yang kurang kasih sayang dari orang tua dan keluarga, tentu beresiko lebih besar untuk menggunakan narkoba. Selain itu pertemanan yang kurang sehat juga dapat menjerumuskan seseorang kedalam jurang narkoba.

narkoba

Hal itu juga yang banyak dirasakan oleh artis tanah air kita, dimana mereka awalnya hanya mencoba-coba akibat dibujuk rayu oleh teman-teman sepergaulan. Akibatnya, sekali mencoba kemudian mereka merasa ketagihan dan ingin terus menggunakan obat-obatan terlarang tersebut.

Artis memang berkaitan erat dengan dunia malam dan kegemerlapan, maka tak heran jika mereka jauh lebih terjerat dengan narkoba dibandingkan dengan masyarakat biasa. Para artis tanah air selalu memiliki alasan tersendiri untuk menggunakan narkoba, seperti ingin melepaskan segala kepenatan akibat pekerjaan yang mendera.

Namun, tak sedikit pula yang menggunakan narkoba hanya sekedar mencoba-coba dan pada akhirnya merasa kecanduan sehingga ingin terus menggunakan. Para artis tanah air menyadari bahwa tuntutan pekerjaan yang selalu membuat mereka mencari pelarian ke narkoba.

Negara kita telah mengalami darurat narkoba, sehingga masyarakat sendirilah yang harus segera sadar dan waspada akan setiap bahaya yang mengancam jiwa. Narkoba tak hanya menyasar kaum tua dan muda saja, namun kini juga mulai merambah di kehidupan anak-anak yang tak berdosa. Dengan mudahnya narkoba bisa merusak jiwa setiap bangsa Indonesia, baik dari kalangan artis maupun  masyarakat biasa.

Narkoba dapat dicegah dengan perlindungan mulai dari diri sendiri dan keluarga, memperkuat keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa menjadi sebuah kunci utama, agar kita dan keluarga dapat terhindar dari narkoba dan sejenisnya. Selain itu melalukan berbagai kegiatan yang positif dan bermanfaat  misalkan rutin melakukan berbagai kegiatan olahraga, tentu dapat menghindarkan seseorang dari bahaya nakoba

Absennya PPP Dalam Pelantikan Pimpinan Tambahan MPR

Keputusan baru pimpinan tambahan MPR memancing berbagai macam tanggapan. Ada yang setuju dan juga tidak setuju. Bagi yang tidak setuju, ada pihak yang memprotes hal tersebut. Bahkan, ada pihak yang memutuskan untuk tidak menghadiri acara pelantikan pimpinan tambahan MPR. Keputusan ini diambil oleh salah satu partai besar di Indonesia, PPP.

PPP tidak akan hadir di MPR

Keputusan tersebut merupakan buntut dari pernyataan yang dikeluarkan PPP dari awal bahwa, mereka tidak setuju akan adanya pelantikan pimpinan tambahan MPR. Mengenai hal ini, ada alasan tersendiri mengapa PPP memutuskan untuk melakukan hal tersebut mengingat, hal ini merupakan hal yang wajar dalam negara yang berlandaskan paham demokrasi seperti Indonesia.

Alasan mengapa PPP tidak setuju terhadap pimpinan tambahan MPR

Dalam penambahan pimpinan DPR, ada 3 nama orang yang telah resmi dilantik untuk hal itu yakni, Muhaimin Iskandar atau yang lebih sering kita kenal sebagai Cak Imin dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Ahmad Basarah dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), dan juga Partai Gerindra yang diwakili oleh Ahmad Muzani.

Ketiga orang ini telah dilantik pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2018 kemarin. Penambahan ini didasari oleh perubahan atau revisi undang-undang yang dilakukan pada undang-undang nomor 17 tahun 2014.

Mengenai hal ini, PPP tidak menyetujui hal itu. Lewat M.Romahurmuziy selaku ketua umum PPP, ia menjelaskan bahwa ada 4 pasal baru yang tidak disetujui oleh PPP dalam Undang-undang yang berkaitan dengan DPR, MPR, DRPD, dan DPD.

pelantikan PPP

Dalam hal ini, penambahan pimpinan MPR sendiri termasuk kedalam pasal yang keempat karena, hal ini dipandang sebagai sebuah kesalahan yang bisa berujung adanya penyalahgunaan kekuasaan atau yang lebih sering dikenal dengan istilah abuse of power.

Penambahan pimpinan yang lebih banyak dikhawatirkan dapat berakibat buruk sehingga, PPP memosisikan diri mereka sebagai partai yang tidak setuju akan revisi undang-undang tersebut. Sebagai salah satu tindakan nyata akan ketidaksetujuan itu, PPP akhirnya memutuskan untuk tidak menghadiri acara pelantikan adanya pimpinan tambahan MPR tersebut.

PPP tidak hadir dalam acara pelantikan pimpinan tambahan MPR

Pada saat pelantikan pimpinan tambahan MPR, PPP tetap berpegang pada keputusan yang telah mereka buat di awal yakni, mereka tetap tidak setuju adanya tambahan pimpinan yang dilakukan sehingga, hal ini tentunya mengukuhkan pendapat mereka.

Meski tidak ada PPP dalam acara pelantikan tersebut, Bukan hanya masalah itu saja, PPP juga tetap berpegang pada keputusan mereka yang telah dibuat dalam menyikapi adanya revisi atau perubahan 4 pasal pada undang-undang yang baru.

ppp tidak hadir dalam MPR

Selain adanya penambahan pimpinan MPR yang baru, PPP juga menyatakan bahwa mereka tidak setuju untuk 3 pasal lainnya sehingga, hal ini membuat PPP memutuskan untuk tidak menyetujui hal itu.

Keputusan untuk tidak menyetujui adanya beberapa perubahan yang tergabung dalam MD3 ini juga memancing pendapat dari masyarakat. Ada sebagian masyarakat yang juga tidak setuju akan adanya revisi dari beberapa pasal yang juga turut disampaikan dalam sebuah situs yang sering memunculkan petisi yakni Change.Org.

Romi menyatakan bahwa pihak partai tergabung kedalam sejumlah orang yang juga menyatakan tidak setuju atas perubahan yang tercatat dalam UU MD3. Di petisi tersebut, tercatat ada sekitar 220.330 yang menyatakan bahwa mereka tidak setuju akan adanya perubahan yang ada. Tentunya, hal ini menyatakan bahwa pihak masyarakat sendiri juga tidka setuju akan hal tersebut.