Absennya PPP Dalam Pelantikan Pimpinan Tambahan MPR

Keputusan baru pimpinan tambahan MPR memancing berbagai macam tanggapan. Ada yang setuju dan juga tidak setuju. Bagi yang tidak setuju, ada pihak yang memprotes hal tersebut. Bahkan, ada pihak yang memutuskan untuk tidak menghadiri acara pelantikan pimpinan tambahan MPR. Keputusan ini diambil oleh salah satu partai besar di Indonesia, PPP.

PPP tidak akan hadir di MPR

Keputusan tersebut merupakan buntut dari pernyataan yang dikeluarkan PPP dari awal bahwa, mereka tidak setuju akan adanya pelantikan pimpinan tambahan MPR. Mengenai hal ini, ada alasan tersendiri mengapa PPP memutuskan untuk melakukan hal tersebut mengingat, hal ini merupakan hal yang wajar dalam negara yang berlandaskan paham demokrasi seperti Indonesia.

Alasan mengapa PPP tidak setuju terhadap pimpinan tambahan MPR

Dalam penambahan pimpinan DPR, ada 3 nama orang yang telah resmi dilantik untuk hal itu yakni, Muhaimin Iskandar atau yang lebih sering kita kenal sebagai Cak Imin dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Ahmad Basarah dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), dan juga Partai Gerindra yang diwakili oleh Ahmad Muzani.

Ketiga orang ini telah dilantik pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2018 kemarin. Penambahan ini didasari oleh perubahan atau revisi undang-undang yang dilakukan pada undang-undang nomor 17 tahun 2014.

Mengenai hal ini, PPP tidak menyetujui hal itu. Lewat M.Romahurmuziy selaku ketua umum PPP, ia menjelaskan bahwa ada 4 pasal baru yang tidak disetujui oleh PPP dalam Undang-undang yang berkaitan dengan DPR, MPR, DRPD, dan DPD.

pelantikan PPP

Dalam hal ini, penambahan pimpinan MPR sendiri termasuk kedalam pasal yang keempat karena, hal ini dipandang sebagai sebuah kesalahan yang bisa berujung adanya penyalahgunaan kekuasaan atau yang lebih sering dikenal dengan istilah abuse of power.

Penambahan pimpinan yang lebih banyak dikhawatirkan dapat berakibat buruk sehingga, PPP memosisikan diri mereka sebagai partai yang tidak setuju akan revisi undang-undang tersebut. Sebagai salah satu tindakan nyata akan ketidaksetujuan itu, PPP akhirnya memutuskan untuk tidak menghadiri acara pelantikan adanya pimpinan tambahan MPR tersebut.

PPP tidak hadir dalam acara pelantikan pimpinan tambahan MPR

Pada saat pelantikan pimpinan tambahan MPR, PPP tetap berpegang pada keputusan yang telah mereka buat di awal yakni, mereka tetap tidak setuju adanya tambahan pimpinan yang dilakukan sehingga, hal ini tentunya mengukuhkan pendapat mereka.

Meski tidak ada PPP dalam acara pelantikan tersebut, Bukan hanya masalah itu saja, PPP juga tetap berpegang pada keputusan mereka yang telah dibuat dalam menyikapi adanya revisi atau perubahan 4 pasal pada undang-undang yang baru.

ppp tidak hadir dalam MPR

Selain adanya penambahan pimpinan MPR yang baru, PPP juga menyatakan bahwa mereka tidak setuju untuk 3 pasal lainnya sehingga, hal ini membuat PPP memutuskan untuk tidak menyetujui hal itu.

Keputusan untuk tidak menyetujui adanya beberapa perubahan yang tergabung dalam MD3 ini juga memancing pendapat dari masyarakat. Ada sebagian masyarakat yang juga tidak setuju akan adanya revisi dari beberapa pasal yang juga turut disampaikan dalam sebuah situs yang sering memunculkan petisi yakni Change.Org.

Romi menyatakan bahwa pihak partai tergabung kedalam sejumlah orang yang juga menyatakan tidak setuju atas perubahan yang tercatat dalam UU MD3. Di petisi tersebut, tercatat ada sekitar 220.330 yang menyatakan bahwa mereka tidak setuju akan adanya perubahan yang ada. Tentunya, hal ini menyatakan bahwa pihak masyarakat sendiri juga tidka setuju akan hal tersebut.

Share this post:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •