Janji Jokowi Soal Reforma Agraria ~ Efektif Atau Tidak?

Belakangan pemerintah gencar sekali membagi-bagikan sertifikat tanah kepada masyarakat. Bahkan tak tanggung-tanggung, pemerintah era Jokowi ini berencana membagikan lahan dengan luas hampir mencapai 30 juta hektare.

Dilansir dari situs Detik.com (14/3/2017) lalu, pembagian sertifikat tanah ini merupakan bagian dari reformasi agraria. Saat itu, pemerintah mengatakan sudah menyiapkan 12,7 juta hektare untuk dibagikan.

jokowi

Makanya tidak heran kalau belakangan setiap presiden berkunjung ke daerah-daerah tertentu, agenda bagi sertifikat tanah selalu dilakukan. Nah, sebenarnya kenapa pemerintah melakukan hal ini? Dan apa tujuan panjangnya bagi masyarakat?

Realisasi Janji Jokowi dalam Kampanye Capres 2014

Semasa kampanye, Jokowi sempat merencanakan program sertifikasi tanah pertanian untuk 4,5 juta KK. Program ini juga ditambah dengan pembukaan lahan 3 juta hektare sawah, 1 juta lahan pertanian di luar Jawa dan 24 bendungan.

Tak lain dan tidak bukan, keinginan ini diiringi visi misi agar petani menjadi lebih sejahtera.

Petani Banyak yang Tidak Mempunyai Lahan

Ada banyak sekali masyarakat yang berprofesi sebagai petani tidak memiliki sertifikat tanah. Ini sangat disayangkan sekali mengingat para petani ini adalah pusat ketahanan sebuah negara. Kebanyakan mereka hanya bekerja sebagai buruh tani sehingga sudah pasti tidak memiliki penghasilan yang cukup dan hanya bergantung pada tawaran kerja dari orang lain.

jokowi 2

Dengan pemberian sertifikat tanah ini, diharapkan para petani ini lebih produktif dan mampu mengentaskan kemiskinan.

Memberikan Status Hukum

Kesadaran tentang sengketa tanah membuat pemerintah harus memberikan fasilitas untuk masyarakat dengan cara memberikan legalitas hukum. Jalannya adalah dengan legalisasi tanah melalui sertifikat supaya masyarakat merasa aman dan punya jaminan resmi akan tanah yang diduduki.

Investasi Bernilai Hukum

Pembagian sertifikat tanah ini juga bertujuan untuk memberikan peluang investasi yang bernilai hukum. Masyarakat diharapkan bisa lebih produktif dalam pencairan modal. Selama ini para petani kerap kesulitan mendapatkan modal cukup karena mereka tidak punya jaminan. Dengan pemberian sertifikat ini diharapkan perolehan modal usaha jadi lebih mudah.

Lika-Liku Jokowi dalam Reforma Agraria

jokowi 3

 

Rupanya pembagian sertifikat tanah yang dijalankan Presiden Jokowi ini menuai kritik keras. Salah satunya dari Waketum PAN, Hanafi Rais yang mengatakan reforma Agraria ini palsu. Ia branggapan kalau reforma agraria ini hanyalah redistribusi lahan.

Namun demikian, Muhammad Ikhsan dari Dirjen Penataan Agraria Kementrian ATS/BPN menangkis hal ini dan menjelaskan sedikit tentang program reforma Agraria ini.

Menurutnya, redistribusi lahan adalah menertibkan tanah yang terlantar dan sudah habis masa berlakunya supaya ditertibkan dan dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya. Nah tanah-tanah ini meliputi tanah terlantar, Hak Pakai, Hak Pengelolaan, Hak Guna Bangunan dan Hak Guna Usaha yang tidak dimanfaatkan dicabut hak izinnya dan diberikan untuk kepentingan masyarakat.

Misalnya bila ada sebuah badan usaha yang punya ijin usaha atau HGU sebesar 1.000 hektare dan mereka hanya memanfaatkannya 500 hektare saja. Maka 500 hektare sisanya akan dicabut hak izinnya. Nah, tanah ini kemudian di data dan diberi sertifikat lalu dibagikan pada masyarakat agar tidak menimbulkan sengketa.

Kesimpulan:

Mengesampingkan kontroversi yang beredar, penataan lahan ini seharusnya menjadi hal yang menguntungkan bagi masyarakat. Terutama petani yang masih belum memiliki tanah dan selama ini hanya bergantung sebagai buruh. Minimal mereka punya akses untuk mendapatkan modal yang lebih besar karena sekarang sudah punya jaminan.

Share this post:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •